BorneoKita.co.id, Ketapang.- Suksesi Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Ketapang kembali menuai sorotan publik. Di tengah munculnya dua pihak yang sama-sama mengklaim menerima dukungan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), isu perpecahan internal pun tak terhindarkan.

Budi Mateus, sosok yang disebut menerima SK dari DPP, menegaskan . “Tidak ada dualisme kepemimpinan , SK DPP PSI tertanggal 15 Oktober 2025 kepada saya,” ujarnya saat dikonfirmasi media. Namun saat ditanya lebih jauh terkait isu rencana mundurnya sejumlah kader, Budi belum memberikan penjelasan. Sementara itu, Ketua DPW PSI Kalbar, H. Robby, juga belum merespons upaya konfirmasi yang dilakukan awak media hingga berita ini diterbitkan.

Di sisi lain, gelombang ketidakpuasan justru muncul dari internal partai. Sejumlah kader mengaku kecewa dan merencanakan langkah hengkang dari PSI. Mereka menilai arah kebijakan belakangan ini tidak sejalan dengan AD/ART partai. Struktur kepengurusan yang baru juga dipersoalkan karena dianggap tidak mengakomodasi para pengurus dan kader yang telah berjuang pada Pemilu 2024 lalu. Bahkan, kritik diarahkan kepada sosok yang kini digadang-gadang sebagai ketua baru karena dinilai bukan berasal dari kader murni PSI Ketapang.

Isu perebutan kursi ketua ini sejatinya bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, dua nama dikabarkan sama-sama mengklaim sebagai penerima dukungan kepemimpinan DPD dari DPP PSI, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat kader. Apalagi, kedua pihak disebut mengantongi dukungan berbeda antara DPW dan akar rumput.

“Dengan kondisi seperti ini, masa depan PSI Ketapang jadi tanda tanya besar. Apakah partai ini mampu meredam polemik dan kembali solid menghadapi kontestasi politik berikutnya?” ujar salah seorang kader yang enggan disebutkan identitasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah kader kini tengah mempersiapkan aksi protes terhadap kebijakan Ketua DPW. Mereka menilai keputusan yang diambil saat ini jauh dari semangat demokratis dan partisipatif.

“Kami akan mundur bersama. Akan ada pemotongan KTA sebagai bentuk kekecewaan kami. Perjuangan kami selama ini tidak dihargai, aspirasi akar rumput tidak didengar. Untuk apa kami bertahan jika kebijakan Ketua DPW tidak berlandaskan AD/ART dan mengabaikan suara mayoritas kader?” tegas salah seorang kader internal PSI Ketapang. (BK.Red)