Borneokita.co.id, PONTIANAK — Pemerintah terus mengalokasikan anggaran untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Namun, ketika karhutla kembali terjadi pada 2026, masyarakat Kalimantan Barat kembali harus menghadapi ancaman kabut asap.

Kondisi tersebut mendorong Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Gusti Edy, mendesak Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penggunaan seluruh anggaran pencegahan dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Menurut Gusti Edy, persoalan karhutla tidak cukup dilihat hanya dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah. Masyarakat juga berhak mengetahui untuk kegiatan apa dana tersebut digunakan, siapa yang mengelolanya, bagaimana pelaksanaannya, serta sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Ketika uang rakyat telah digunakan, katanya, pertanggungjawabannya tidak lagi menjadi urusan internal pemerintah, melainkan bagian dari hak publik untuk memperoleh informasi.

BPM Kalbar meminta pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh anggaran pencegahan dan penanganan karhutla sepanjang 2026, termasuk dana yang tersebar pada berbagai instansi, program, dan kegiatan.

Pemeriksaan tersebut dinilai perlu mencakup dokumen perencanaan dan penganggaran, proses pengadaan barang dan jasa, kontrak dengan pihak ketiga, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, laporan pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara dokumen dan kondisi nyata di lapangan.

“Anggaran karhutla harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawabannya. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang tersebut digunakan dan apa hasil nyata yang diperoleh,” ujar Gusti Edy.

Desakan itu disampaikan menyusul kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Kabut asap kembali mengancam kesehatan dan aktivitas masyarakat, meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program kesiapsiagaan dan pencegahan sebelum maupun selama musim kemarau.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Apabila anggaran pencegahan telah tersedia dan berbagai kegiatan telah dilaksanakan, mengapa kebakaran masih berulang dan masyarakat kembali menjadi korban asap?

Gusti Edy menegaskan bahwa pertanyaan tersebut tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai tuduhan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta menghasilkan manfaat yang jelas dan dapat diukur.

Namun, apabila pemeriksaan menemukan indikasi penyimpangan, penggelembungan harga, manipulasi dokumen, kegiatan fiktif, konflik kepentingan, atau pelanggaran hukum lainnya, aparat penegak hukum diminta tidak menghentikan penanganan hanya pada pemeriksaan administratif.

“Aliran uang publik harus ditelusuri. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan tanpa pandang bulu,” katanya.

BPM Kalbar juga meminta audit tidak hanya difokuskan pada kegiatan pemadaman ketika api telah membesar. Pemeriksaan harus mencakup seluruh rantai program karhutla, mulai dari pencegahan, patroli, kesiapsiagaan, sosialisasi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, biaya operasional pemadaman, pemantauan titik panas, penanganan kawasan gambut, hingga pemulihan pascakebakaran.

Menurut Gusti Edy, keberhasilan program tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan tingginya penyerapan anggaran. Dana dapat saja terserap seluruhnya, tetapi apabila kebakaran terus berulang dan masyarakat kembali menghirup asap, pemerintah tetap harus menjelaskan efektivitas kegiatan yang telah dibiayai.

“Anggaran mungkin terserap 100 persen, tetapi publik tetap berhak bertanya: apa yang sebenarnya dihasilkan dari penggunaan uang tersebut dan sejauh mana dampaknya dalam mencegah kebakaran?” ujarnya.

BPM Kalbar meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila tidak ditemukan penyimpangan, pemerintah dan lembaga pemeriksa perlu menjelaskan hasilnya agar masyarakat memperoleh kepastian. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus dijalankan secara tegas dan transparan.

Persoalan yang disoroti BPM bukan sekadar besarnya angka dalam dokumen anggaran, melainkan hubungan antara uang yang telah dibelanjakan dan keselamatan masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Gusti Edy menilai masyarakat Kalimantan Barat tidak seharusnya terus-menerus menghadapi siklus yang sama: anggaran disiapkan, apel kesiapsiagaan diselenggarakan, program pencegahan dilaksanakan, kebakaran kembali terjadi, asap menyebar, kemudian masyarakat diminta bertahan menghadapi dampaknya.

Karena itu, BPM Kalbar meminta Mabes Polri dan KPK melihat persoalan karhutla dari dua sisi sekaligus, yakni kebakaran yang merusak lingkungan serta penggunaan uang publik yang seharusnya mencegah dan menangani bencana tersebut.

Gusti Edy turut meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menyelamatkan APBD Kalimantan Barat dari kemungkinan penggunaan yang tidak tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar peladang kecil dan masyarakat yang membuka lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak terus-menerus dijadikan pihak yang paling mudah dipersalahkan.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil terhadap seluruh pihak. Apabila kebakaran terjadi di dalam atau sekitar kawasan yang dikelola perusahaan, tanggung jawab korporasi juga harus diperiksa secara serius. Penanganannya tidak boleh berhenti pada sanksi administratif atau pembayaran denda apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran pidana.

“Jangan sampai masyarakat kecil selalu menjadi pihak yang dikambinghitamkan, sedangkan dugaan keterlibatan atau kelalaian perusahaan besar tidak ditindak secara tegas. Hukum harus berlaku sama terhadap semua pihak,” tegasnya.

Api yang membakar hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan keselamatan masyarakat. Apabila anggaran publik yang disediakan untuk mencegah bencana belum menghasilkan perlindungan yang efektif, penggunaan anggaran tersebut wajib dibuka dan dievaluasi.

BPM Kalbar mempertanyakan berapa besar uang publik yang telah dikucurkan untuk menangani karhutla Kalimantan Barat sepanjang 2026, ke mana dana itu disalurkan, kegiatan apa yang telah dilaksanakan, serta mengapa masyarakat masih harus menghadapi kabut asap.

BPM Kalbar meminta pertanyaan tersebut tidak berhenti di meja birokrasi. Mabes Polri dan KPK didesak turun melakukan pemeriksaan secara objektif, menyeluruh, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum. (BK.Red)