BorneoKita.co.id, Pontianak – Insan bola voli Kalimantan Barat melayangkan kritik terhadap kebijakan Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengprov PBVSI) Kalbar yang dinilai tidak profesional dalam menyelenggarakan pelatihan wasit dan pembinaan kepelatihan.

Kritik ini mengemuka usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perwasitan oleh PP PBVSI pada 13–14 Juni 2025 lalu di Sentul, Bogor. Dalam Rakornas tersebut ditegaskan bahwa pelatihan wasit bola voli indoor hanya dapat dilaksanakan oleh instruktur yang telah memiliki sertifikat resmi dari PP PBVSI.

Namun, berdasarkan temuan di lapangan, pelatihan wasit yang diselenggarakan Pengprov PBVSI Kalbar justru melibatkan instruktur yang tidak memiliki sertifikat atau ijazah pelatihan dari PP PBVSI, dan hanya bermodalkan surat penunjukan internal.

Muhamad Thayeb, satu-satunya instruktur perwasitan resmi di Kalbar yang telah tersertifikasi oleh PP PBVSI sejak 9 September 2013 di Jakarta, menyayangkan langkah tersebut. Meski memiliki pengalaman, piagam, serta ijazah resmi, dirinya mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pelatihan oleh kepengurusan saat ini.

"Seharusnya mereka yang sudah mengikuti pelatihan resmi diberdayakan. Tapi saya sebagai satu-satunya instruktur bersertifikat di Kalbar justru tidak dilibatkan," ujar Thayeb kepada wartawan, Senin (22/7).

Thayeb juga mengkritik kinerja Pengprov PBVSI Kalbar di bawah pimpinan Drs. H. Irwan, M.Si dan Yefrijal selaku Ketua Harian. Menurutnya, pengurus tidak menjalankan fungsi pembinaan secara menyeluruh ke tingkat kabupaten. Ia menyebut kegiatan pelatihan yang dilakukan selama ini cenderung bersifat komersial dan tidak fokus pada pembinaan atlet. " Kegiatan itu hanya formalitas. Tidak ada pembinaan prestasi sama sekali. Pendapat dari pengkab dan insan voli juga tidak pernah didengar, apalagi dilibatkan," tambahnya.

Lebih jauh, Thayeb menyoroti prestasi bola voli Kalbar yang menurutnya saat ini berada di posisi tertinggal dibandingkan provinsi lain, khususnya dari Pulau Jawa.

" Kita jangan malu mengakui bahwa Kalbar tertinggal dua tingkat di bawah. Untuk masuk Pra-PON dan PON saja sangat sulit. Semoga ke depan, bola voli Kalbar tidak stagnan dan bisa lebih maju," katanya.

Tak hanya itu, Thayeb juga mengungkap sejumlah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBVSI, antara lain: Pasal 24 ayat 4: Pengurus wajib menyelenggarakan musyawarah dan rapat PBVSI, Pasal 34 ayat 4: Rapat kerja provinsi wajib dilakukan satu tahun sekali untuk mengevaluasi dan menyusun program kerja dn Pasal 22 ayat 5: Jika dalam 6 bulan pengurus provinsi yang telah dikukuhkan belum dilantik, maka pelantikan dapat dilakukan oleh KONI Provinsi.

Menutup pernyataannya, Thayeb menyampaikan harapan agar kepengurusan PBVSI Kalbar berikutnya bisa lebih baik, terbuka, dan menjalankan roda organisasi sesuai aturan.

"Kami insan voli Kalbar dan pengurus pengkab berharap PBVSI Kalbar ke depan dipimpin oleh sosok yang mampu membawa perubahan, terbuka, danntan Barat," pungkasnya. (BK.Red)