Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh kontraktor yang belum menerima pembayaran atas proyek dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Ketapang tahun 2024, Bupati Ketapang yang baru dilantik, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si, pada 20 Februari 2025, mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi guna mencari tahu penyebab utama masalah tersebut.

"Jika memang itu merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, kami akan pastikan untuk membayar sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujarnya pada Rabu (19/3/2025).

Alex menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran terhadap ratusan proyek yang dibiayai oleh APBD tersebut terjadi pada akhir tahun anggaran 2024, saat dirinya belum berada dalam posisi pemerintahan. Oleh karena itu, dirinya menilai bahwa Inspektorat perlu melakukan penyelidikan untuk memahami akar masalah ini sembari menunggu hasil audit dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemda Ketapang tahun anggaran 2024.

"Saat ini investigasi sudah berjalan. Harapannya, dengan investigasi ini, kita dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik, agar tidak ada yang terpengaruh oleh opini yang tidak akurat," jelasnya.

Menurutnya, penyelidikan ini mencakup seluruh perangkat daerah, termasuk dinas terkait dan pihak Bank Kalbar. Apabila ditemukan adanya kelalaian, meskipun masalah ini terjadi di masa pemerintahan sebelumnya, maka akan ada sanksi yang diberlakukan.

Sebagai Bupati yang baru saja dilantik pada Februari 2025, Alex menyatakan bahwa masalah ini seharusnya sudah dapat diselesaikan pada tahun 2024, namun kini menjadi tantangan yang harus dia tangani sesuai dengan peraturan yang ada.

"Kami juga akan meminta pendapat dari BPK RI dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, kita akan menunggu hasil investigasi dan audit yang sedang berlangsung," tambahnya.

Alex menilai pentingnya penyelidikan ini sebagai bahan evaluasi untuk masa depan, khususnya dalam masa kepemimpinannya agar masalah serupa tidak terulang kembali. Dia juga menekankan bahwa masalah ini memberikan dampak negatif bagi daerah dan dirinya sangat memahami perasaan para kontraktor yang terdampak.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas agar kejadian serupa tidak terulang di pemerintahan saya. Kami mohon masyarakat untuk sabar dan menunggu mekanisme yang sedang dilakukan," tandasnya.

Dari informasi yang beredar, sebagian besar proyek yang belum terbayarkan di APBD-P 2024 berada di Dinas Perkim-LH, khususnya di bidang Perkim. Proyek ini terjadi pada masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang sebelumnya, Martin Rantan dan Farhan. (BK.Red*)