Kalimantan Barat — Barisan Pemuda Melayu (BPM) menegaskan keseriusannya mendukung pembangunan di Kalimantan Barat agar lebih baik dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Komitmen itu diwujudkan melalui inisiatif webinar penguatan akses informasi publik yang melibatkan warga, media, serta organisasi masyarakat sipil.

Webinar ini diinisiasi DPP BPM bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Kalbar, dengan tujuan mendorong keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak memperoleh informasi dari badan publik.

Ketua DPP BPM, Gusti Edy, menyampaikan bahwa informasi publik merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO). Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga bagian dari mekanisme pengawasan publik agar jalannya pemerintahan dan pembangunan lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Ia menambahkan, BPM memandang akses informasi sebagai fondasi utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu, BPM akan terus mendorong kolaborasi dengan insan pers dan elemen masyarakat lain guna memperkuat budaya transparansi di Kalimantan Barat. Melalui kegiatan ini, BPM berharap masyarakat semakin memahami hak atas informasi publik dan mampu memanfaatkannya secara konstruktif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Kalbar, Verry Lim, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai sinergi antara organisasi masyarakat dan insan pers penting untuk memperluas literasi publik terkait keterbukaan informasi. Verry juga menegaskan, peran media dalam mendorong akuntabilitas akan semakin kuat apabila didukung partisipasi masyarakat yang paham hak atas informasi.

Verry menambahkan, webinar akan digelar pada 23 Desember 2025 secara daring, dan untuk memperluas jangkauan, kegiatan tersebut akan dipadukan dengan siaran langsung TikTok agar lebih banyak masyarakat dapat mendengar, mengikuti, serta berpartisipasi. Ia menutup dengan harapan kegiatan ini mampu memperkuat pemahaman publik mengenai keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi warga dalam mengawal pemerintahan serta pembangunan yang transparan dan akuntabel.(BK.Red)