BorneoKita.co.id, Ketapang.- Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Dedy Shopiardi, S.STP, mewakili Bupati Ketapang, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang pada Rabu (15/1/2025). Rapat tersebut mengusung agenda penting berupa pengumuman terkait pemberhentian dan penetapan kepala daerah.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Ketapang dan dihadiri oleh 31 anggota dewan, Ketua DPRD menjelaskan bahwa agenda ini bersifat pengumuman. Langkah tersebut merupakan bagian dari proses administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda rapat mengacu pada hasil Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Terpilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang pada 9 Januari 2025. Hasil pleno itu telah diterima oleh DPRD pada 10 Januari 2025 dan mencakup dua poin utama:

1. Pengumuman usulan pengesahan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada Serentak 2020.

1. Pengumuman usulan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terpilih tahun 2024.

Sesuai Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah harus diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Setelah pengumuman ini, DPRD bertugas menyampaikan keputusan tersebut kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan secara resmi.

“DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kelanjutan proses demokrasi di tingkat daerah sesuai amanat undang-undang,” kata Dedy Shopiardi.

Rapat ini menjadi tonggak penting dalam pergantian kepemimpinan di Kabupaten Ketapang. Selain memastikan proses berjalan sesuai peraturan, agenda tersebut juga mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung transisi pemerintahan yang demokratis dan transparan menuju periode kepemimpinan baru. (Red)