Borneokita.co.id, Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk kegiatan fasilitasi adat dan budaya pada tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data pada dashboard Rencana Umum Pengadaan, terdapat 27 paket kegiatan fasilitasi yang berkaitan dengan fasilitasi adat, budaya, paguyuban, hingga kegiatan seni budaya masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2026.

Alokasi anggaran ini bagian dari komitmen Bupati Ketapang yang sebelumnya sering disampaikan di media bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengayomi dan melayani seluruh suku dan agama secara adil, menjaga harmoni, serta memastikan setiap warga mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama.

Sejumlah kegiatan yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Peringatan Hari Jadi Ketapang ke-608 Tahun 2026, Gawai Adat Dayak Kabupaten Ketapang, Pentas Seni Budaya Melayu Kabupaten Ketapang, serta kegiatan sejumlah paguyuban dan komunitas budaya seperti Paguyuban Jawa, Paguyuban Pasundan, KKSS, Batak Sahata, FLOBAMORA, dan kegiatan adat di sejumlah kecamatan.

Nilai anggaran tiap paket bervariasi, mulai dari Rp50 juta, Rp100 juta, Rp150 juta, Rp200 juta, Rp250 juta, hingga Rp400 juta. Dari data tersebut, kegiatan dengan nilai terbesar tercatat pada fasilitasi Pentas Seni Budaya Melayu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 sebesar Rp400 juta.

Meski menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian adat dan budaya, pelaksanaan anggaran tersebut tetap perlu dikawal secara terbuka. Publik berharap dana fasilitasi adat budaya tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat adat, komunitas budaya, pelaku seni, serta kelompok paguyuban di Kabupaten Ketapang.

Transparansi penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan, bentuk kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban menjadi penting agar komitmen harmoni sosial yang disampaikan Bupati Ketapang dapat terlihat nyata dalam kebijakan anggaran yang adil, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan total anggaran mencapai Rp3,5 miliar, program fasilitasi adat dan budaya tahun 2026 diharapkan menjadi ruang penguatan identitas daerah, pelestarian tradisi, serta bukti nyata bahwa Pemkab Ketapang hadir untuk seluruh suku, agama, dan komunitas budaya secara setara. (Tim Red)