BorneoKita.co.id, Pontianak. – Penanganan kasus teror yang terjadi di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, pasca demonstrasi mahasiswa di Kalimantan Barat, menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Di tingkat kabupaten, Pemkab Ketapang masih berfokus pada pengumpulan data serta penguatan koordinasi bersama aparat keamanan guna memastikan penanganan kasus berjalan secara hati-hati dan terukur.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan telah mengungkap dugaan awal terkait penyebab rentetan teror yang meresahkan masyarakat. Di sisi lain, Pemkab Ketapang bersama Polres diketahui telah menggelar rapat koordinasi sebagai langkah awal penanganan, di tengah rangkaian insiden yang disebut berlangsung sejak Februari 2025 hingga April 2026.

Gubernur Kalbar menyebut kasus teror pembakaran di Air Upas diduga dipicu oleh persaingan bisnis. Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan, lantaran disampaikan ketika pemerintah daerah di tingkat kabupaten masih berupaya menghimpun data yang lebih akurat sebelum menarik kesimpulan akhir. Di tengah masyarakat sendiri, berkembang berbagai dugaan terkait akar persoalan, mulai dari isu peredaran narkoba, persaingan usaha, hingga konflik agraria.

Warga menilai penyelesaian kasus teror di Air Upas berpotensi menghadapi proses yang tidak sederhana. Penanganannya dinilai tidak hanya menyangkut upaya pengungkapan pelaku, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian dalam menelusuri penyebab utama yang berkembang di tengah masyarakat. Kompleksitas persoalan itu terlihat dari beragam dugaan motif yang muncul, rangkaian kejadian yang telah berlangsung cukup lama, serta perlunya sinkronisasi langkah antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di ruang publik.

Karena itu, sebagian warga berpandangan bahwa pengungkapan kasus ini tidak cukup hanya berfokus pada penindakan di lapangan, tetapi juga harus dibarengi penelusuran menyeluruh terhadap faktor sosial, ekonomi, dan keamanan yang diduga melatarbelakanginya. Jika tidak ditangani secara cermat, persoalan ini dikhawatirkan dapat berkembang menjadi teror yang lebih luas dan semakin memperpanjang keresahan masyarakat di Kecamatan Air Upas.

Hingga kini, masyarakat Air Upas masih menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku maupun motif utama di balik rangkaian teror tersebut. Harapan warga tidak hanya tertuju pada terciptanya rasa aman, tetapi juga kepastian hukum agar situasi yang menimbulkan keresahan berkepanjangan itu tidak terus berulang.

Di sisi lain, penanganan yang transparan dan terkoordinasi dinilai menjadi kunci penting untuk meredam berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.Proses penyelesaian kasus tidak hanya berujung pada penindakan, tetapi juga mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah.(BK.Red)