Isu keretakan hubungan antara Bupati Ketapang dan Wakil Bupati terus menjadi sorotan setelah pernyataan Raden Joko Santoso beredar di media sosial. Dalam unggahannya, Joko membenarkan adanya ketidakharmonisan di antara keduanya dan menyebut sejumlah persoalan yang diduga menjadi pemicu renggangnya hubungan tersebut.

Menurut Joko, keretakan itu bermula dari tidak terpenuhinya komitmen dan kesepakatan awal saat keduanya maju sebagai pasangan dalam Pilkada 2024. Ia menyebut, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah kebersamaan dalam mengatur arah kebijakan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan penganggaran daerah.

Joko menilai, hingga saat ini Bupati tidak memenuhi Komitmen janjinya untuk bersama-sama mengatur kebijakan dalam prioritas penganggaran. Selain itu, ia juga menyoroti tata kelola sumber daya manusia (SDM) aparatur di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai tidak melibatkan Wakil Bupati.

Dalam penataan SDM, menurut Joko, Wakil Bupati tidak dilibatkan , bahkan pandangannya tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi itu, kata dia, menunjukkan adanya pengabaian terhadap peran Wakil Bupati dalam roda pemerintahan.

Tak hanya itu, Joko juga menyinggung adanya berbagai fitnah yang diarahkan kepada Wakil Bupati, khususnya terkait isu proyek bermasalah yang menyeret nama salah satu kepala bidang di lingkungan pemerintah daerah yang kemudian dimutasi. Namun, menurut Joko, tudingan tersebut tidak berdasar karena Wakil Bupati disebut Joko tidak pernah terlibat dalam proyek-proyek yang selama ini diisukan.

Dalam postingannya, Joko juga mengingatkan agar Bupati tidak menguasai seluruh kebijakan pembangunan seorang diri. Ia menegaskan bahwa pemerintahan seharusnya dijalankan secara bersama sesuai komitmen awal yang telah dibangun saat kampanye . Joko juga meminta agar Bupati bersikap jujur kepada publik dan tidak memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk saat memberikan klarifikasi kepada wartawan mengenai hubungan dengan Wakil Bupati.

Di akhir celotehannya, Joko juga menyarankan kepada Wakil Bupati agar melapor kepada Pak Man, sebutan yang merujuk kepada Dr. Oesman Sapta, apabila komitmen janji Kampanye kerja sama yang telah dibangun sejak awal tidak juga dipenuhi. Untuk diketahui pasangan Bupati dan wakil Ketapang mendapat dukungan pencalonan salah satunya dari Ketua DPP partai Hanura.

Lebih lanjut, Joko menambahkan bahwa masing-masing pihak telah memberikan kontribusi dalam perjuangan politik mereka, termasuk secara finansial, saat bertarung dalam Pilkada 2024. Karena itu, ia menilai komitmen awal yang telah disepakati seharusnya dijalankan secara konsisten dan saling menghormati peran masing-masing.

Sementara itu Publik banyak berharap hubungan Bupati Ketapang dan Wakilnya kembali menjadi lebih harmonis , agar keduanya dapat menuntaskan janji pembangunan yang disampaikan saat kampanye.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Bupati maupun Wakil Bupati Ketapang atas pernyataan Joko terkait isu yang beredar di media sosial tersebut. Meski demikian, polemik ini telah menjadi perhatian publik dan memunculkan tanda tanya mengenai soliditas kepemimpinan di Kabupaten Ketapang.(BK.Red)

Sumber: Akun Facebook Jack Sobar.