BorneoKita, co.id BALIKPAPAN – Upaya memperkuat sektor transportasi di Kota Balikpapan untuk sementara harus tertunda. Kebijakan efisiensi anggaran membuat sejumlah proyek strategis tidak dapat dijalankan sesuai rencana, sehingga menimbulkan kekhawatiran DPRD, khususnya terkait potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Balikpapan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) pada Senin (20/4/2026). Beberapa program yang awalnya direncanakan berjalan pada 2025–2026 kini mengalami penundaan hingga 2027.

Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ari Sanda, menyebutkan sejumlah proyek penting yang terdampak, seperti pembangunan depo kontainer di Kariangau dengan nilai sekitar Rp190 miliar, pembangunan terminal di Kampung Baru, revitalisasi terminal tipe C di Balikpapan Permai, serta penguatan operasional Balikpapan City Trans (BCT).

Menurutnya, proyek-proyek tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD, namun harus ditunda akibat keterbatasan anggaran. Ari juga menilai bahwa penundaan ini berdampak pada penataan transportasi kota yang semakin mendesak, terutama terkait kendaraan angkutan berat yang belum tertib.

Pembangunan depo di kawasan Kariangau, khususnya di Kilometer 13, diharapkan menjadi solusi melalui penyediaan area parkir inap sekaligus pusat bongkar muat terpusat.

Dengan adanya depo tersebut, kendaraan besar tidak lagi parkir sembarangan, sehingga ketertiban kota meningkat dan berpotensi menambah pendapatan daerah.

Sementara itu, pembangunan terminal di Kampung Baru ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses transportasi, termasuk integrasi layanan dan fasilitas penyeberangan.

Meski sejumlah proyek harus ditunda, DPRD memastikan program yang sudah berjalan pada 2026 tetap dilanjutkan. Mereka berharap kondisi keuangan daerah ke depan lebih stabil agar proyek strategis tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana pada 2027.

Dari pihak eksekutif, Sekretaris Dinas Perhubungan Balikpapan, Sayektiningsih, menegaskan bahwa penundaan ini bukan pembatalan. Seluruh proyek tetap masuk dalam rencana jangka menengah dan siap dilaksanakan ketika anggaran telah tersedia.

Untuk saat ini, Dishub memprioritaskan penyelesaian program yang sudah berjalan sejak 2025 serta pemeliharaan infrastruktur, seperti penerangan jalan umum, pemasangan kaca cembung, dan rubber speed bump di sejumlah titik.(BK.Red)