BorneKita.co.id, Ketapang,– Komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola dana hibah kini dipertanyakan. Di tengah peluncuran kembali Aplikasi E-Hibah pebruari lalu Tahun 2026 yang diklaim mampu mendorong transparansi, publik justru menyoroti minimya informasi terkait daftar penerima hibah .

Sorotan itu tertuju pada pengelolaan hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Ketapang. Pada tahun anggaran 2026, dana hibah di bagian tersebut disebut berkisar sekitar Rp10 miliar. Namun, hingga kini belum terlihat informasi terbuka mengenai siapa saja penerima hibah dan berapa besaran anggaran yang diterima masing-masing.

Salah satu warga andi ( bukan nama sebenarnya) menyampaikan kepada media , andi mempertanyakan bagaimana cara mengusulkan dana hibah dan dapat disetujui Pemda Ketapang.

"Saya ini merase tidak pernah tahu kapan pemda ketapang mengumumkan terbuka kepada Masyarakat , yang mau ngusulkan bantuan, kapan jadwalnya , tiba -tiba aja saya mendengar Yayasan A dapat hibah, Kelompok B dan C sudah dapat hibah, tapi tidak pernah tahu rinci , siapa saja penerimanya, apakah informasi ini hanya berlaku kalangan terbatas saja " ungkapnya kesal.

Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya publik, informasi terbuka mengenai waktu dan cara pengusulan. Ini dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran hibah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala Bagian Kesra Setda Ketapang, Rudi Rifayandi. S.P M.Si yang Sebelumnya disebut pernah menyampaikan komitmen untuk memperbaiki akuntabilitas pengelolaan hibah, termasuk saat kegiatan sosialisasi yang digelar Bakesbangpol Ketapang.

Media mencoba mempertanyakan terkait informasi daftar nama penerima hibah tahun 2026 dari anggaran bagian Kesra , termasuk bertanya apakah ada di informasikan pada Website Resmi atau tidak, namun hingga berita ini diturunkan, Rudi belum merespons permintaan penjelasan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp.

Belum adanya penjelasan dari pejabat terkait , semakin menambah pertanyaan di tengah masyarakat. Publik menanti kejelasan, sekaligus bukti bahwa komitmen perbaikan tata kelola hibah benar-benar dijalankan, bukan sekadar disampaikan dalam forum resmi.

Situasi ini menjadi terlihat kontras dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang yang sebelumnya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola hibah saat acara Re- launching aplikasi E- Hibah lalu.

Karena itu, publik kini menunggu langkah nyata pemerintah daerah untuk membuka informasi data penerima hibah tahun 2026 secara rinci dan terbuka kepada masyarakat. (BK.Red)

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait atas pemberitaan ini sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, Klarifikasi dapat disampaikan untuk dimuat sebagai bentuk keberimbangan informasi.