BORNEOKITA.CO.ID , Ketapang .– Pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian. Memasuki November, sejumlah pekerjaan dilaporkan belum berkontrak, sementara waktu yang tersedia hingga berakhirnya tahun anggaran semakin terbatas.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan perencanaan, ketepatan jadwal pengadaan, kecukupan waktu pelaksanaan konstruksi, serta efektivitas pengawasan penggunaan anggaran pendidikan.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, terdapat puluhan paket pekerjaan yang dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026. Namun, hingga awal November, disebutkan baru satu paket pekerjaan yang telah memasuki tahap kontrak.

Kondisi ini patut menjadi perhatian karena keterlambatan proses kontrak berpotensi mempersempit waktu pelaksanaan pekerjaan fisik, terutama pembangunan dan pemeliharaan ruang kelas yang membutuhkan tahapan pekerjaan serta pemeriksaan mutu.

Untuk memperoleh penjelasan, Redaksi telah menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, Darma, melalui pesan WhatsApp pada 6 November 2026.

Redaksi mempertanyakan perkembangan sejumlah paket pekerjaan APBD Perubahan yang dilaporkan belum berkontrak maupun memulai pekerjaan fisik.

Redaksi juga meminta penjelasan apakah seluruh paket tersebut tetap akan dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan konstruksi yang semakin singkat.

Menanggapi pertanyaan itu, Darma menyampaikan jawaban singkat. “Ini sudah mulai proses bang,” jawab Darma kepada redaksi pada 6 November 2026.

Namun, keterangan tersebut belum menjelaskan secara terperinci tahapan yang dimaksud, jumlah paket yang telah berkontrak, maupun jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Waktu Pelaksanaan Menyempit, Bagaimana Jaminan Kualitas Pekerjaan?

Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata-mata apakah anggaran dapat direalisasikan sebelum akhir tahun, tetapi juga apakah pekerjaan dapat diselesaikan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Dengan waktu yang semakin terbatas, Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa setiap paket memiliki perencanaan yang memadai, jadwal pelaksanaan yang realistis, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Percepatan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pada akhir tahun anggaran tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penyimpangan. Namun, percepatan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, keselamatan konstruksi, serta pengendalian mutu pekerjaan. Terlebih, pekerjaan pemeliharaan ruang kelas menyangkut kelayakan bangunan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

Karena itu, publik membutuhkan penjelasan mengenai berapa paket pekerjaan yang telah berkontrak, berapa yang masih dalam proses pengadaan, serta bagaimana strategi Dinas Pendidikan memastikan pekerjaan selesai sesuai ketentuan.

Penyusunan RAB Berdasarkan Foto?

Selain persoalan waktu pelaksanaan, redaksi Borneokita.co.id memperoleh informasi dari narasumber mengenai dugaan belum dilakukannya pemeriksaan teknis secara langsung terhadap kondisi sejumlah ruang kelas yang akan mendapatkan pekerjaan pemeliharaan.

Menurut informasi tersebut, terdapat sekolah di wilayah kecamatan yang diduga belum dikunjungi tim teknis untuk melakukan pemeriksaan kondisi bangunan dan penghitungan volume kerusakan.

Narasumber juga menyampaikan informasi bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diduga dilakukan berdasarkan foto kondisi bangunan yang dikirimkan pihak sekolah. Meski demikian, informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode yang digunakan Dinas Pendidikan dalam menentukan kebutuhan pekerjaan, volume kerusakan, spesifikasi material, dan besaran biaya pemeliharaan.

Dokumentasi foto dapat menjadi bahan pendukung dalam proses identifikasi awal. Namun, kecukupannya sebagai dasar penyusunan perencanaan teknis perlu dinilai berdasarkan kondisi bangunan, jenis pekerjaan, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Ketepatan penyusunan RAB menjadi penting karena kesalahan dalam menentukan volume pekerjaan berpotensi memengaruhi ketepatan anggaran maupun kesesuaian hasil pekerjaan dengan kebutuhan sekolah.

Redaksi Meminta Klarifikasi

Kembali pada Senin, 9 November 2026, redaksi Borneokita.co.id kembali menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Darma. Pertanyaan tersebut mencakup informasi bahwa baru satu dari puluhan paket APBD Perubahan yang disebut telah berkontrak, kecukupan waktu pelaksanaan, serta dugaan penyusunan RAB pemeliharaan ruang kelas berdasarkan dokumentasi foto.

Redaksi juga meminta penjelasan mengenai informasi belum adanya pemeriksaan langsung oleh tim teknis pada sejumlah sekolah penerima alokasi anggaran pemeliharaan. Hingga terakhir waktu yang tersedia bagi redaksi pada 9 November 2026 , belum terdapat tanggapan lanjutan atas pertanyaan tersebut. Redaksi masih menunggu penjelasan untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Penggunaan APBD Perubahan pada sektor pendidikan semestinya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sekolah dan peningkatan kualitas sarana belajar. Karena itu, keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang terserap, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan perencanaan, kualitas pekerjaan, kesesuaian hasil dengan kebutuhan sekolah, serta manfaat yang diterima peserta didik.

Salah satu mantan kontraktor Berkomentar kepada media " Pekerjaan gedung yang dilaksanakan menjelang akhir tahun anggaran pastilah beresiko tinggi, mulai dari pekerjaan tak sesuai spek , resiko tak selesai apalagi kalau dikerjakan hanya satu bulan, belum persiapan , mencari tukang dan lain lainnya". Ujar Andi.

Andi tak menampik pekerjaan perubahan itu syarat dengan kepentingan pihak,, untuk itu Dalam konteks pengawasan anggaran daerah, keterbukaan informasi mengenai daftar paket pekerjaan, nilai anggaran, status kontrak, jadwal pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan teknis merupakan bagian penting dari akuntabilitas pemerintah.

Namun yang dipertaruhkan bukan hanya realisasi anggaran pada akhir tahun, melainkan juga kualitas ruang kelas dan kepentingan peserta didik yang akan menggunakan fasilitas tersebut.

Publik Menunggu Penjelasan

Sejumlah pertanyaan masih memerlukan jawaban resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Berapa sebenarnya jumlah paket pekerjaan yang dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026? Berapa paket yang telah berkontrak? Apakah seluruh pekerjaan masih memungkinkan diselesaikan sesuai jadwal? Bagaimana proses pemeriksaan teknis dan penyusunan RAB dilakukan?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran pendidikan. APBD Perubahan bukan sekadar anggaran yang harus dihabiskan menjelang pergantian tahun. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi dunia pendidikan. (BK.Red)

Redaksi Borneokita.co.id tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang maupun pihak terkait sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.