BorneoKita.co.id, Jakarta, 28 Juli 2025 .- Ribuan mahasiswa dan aktivis menggelar unjuk rasa besar-besaran di Jakarta . Unjuk rasa ini adalah bentuk protes atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan, pemerintahan, dan perlindungan hak-hak rakyat.

Dengan membawa tuntutan yang berfokus pada isu sosial, politik, ekonomi, dan keadilan sosial, aksi ini mengusung tema "11 Tuntutan Demo Indonesia Cemas". Para demonstran menuntut perubahan mendasar pada kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan rakyat dan merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa dan aktivis mengangkat spanduk dan poster yang berisi tuntutan terkait kebijakan yang dianggap tidak adil, seperti pemangkasan anggaran pendidikan, revisi undang-undang yang merugikan rakyat, dan desakan untuk reformasi di sektor-sektor penting, termasuk kepolisian dan militer.

Adapun 11 tuntutan massa aksi Indonesia Cemas adalah:

1. Menolak keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elite.

2. Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penundaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan: Pasal 93 Pasal 145 ayat 1 Pasal 6 ayat 1, Penyidik utama belum jelas, pasal 106 ayat 1 Pasal 106 ayat 4, Membuka kriminalisasi individu Pasal 23, Masyarakat sipil kehilangan jaminan hukum, Pasal 93 ayat 5c

3. Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan.

4. Mendesak untuk dilakukannya Audit menyeluruh terhadap izin pertambangan penegakan, jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, Alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal mining (penambangan ilegal) diberbagai wilayah di Indonesia.

5. Mendesak Pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah Tentara organik yang di tempatkan di Aceh sesuai dengan MoU Helsinki.

6. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya.

7. Tolak dan Cabut UU TNI dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil.

8. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan

9. Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

10. Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia.

11. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mendorong perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan merusak sistem demokrasi Indonesia. Para demonstran mengingatkan pemerintah agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat, menjaga prinsip keadilan sosial, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Unjuk rasa ini juga menjadi seruan untuk seluruh elemen masyarakat agar terus mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan Indonesia tetap berjalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Aksi unjuk rasa ini menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk pemerintahan, masyarakat, dan media. Beberapa anggota DPR menilai bahwa aksi tersebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang ada, sementara pemerintah berjanji akan menanggapi beberapa tuntutan dengan serius.

Namun, ada pula kritik terhadap aksi ini, dengan beberapa pihak yang khawatir aksi tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi negara. Meskipun begitu, bagi para demonstran, aksi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pemerintah kembali pada prinsip demokrasi yang berpihak pada rakyat. (BK.Red)