BorneoKita.co.id, Ketapang..- Pengelolaan parkir di RSUD Agoesdjam Ketapang menuai sorotan karena dianggap tidak transparan dan disinyalir tidak disetorkan sebagai pendapatan daerah. Setoran dari para juru parkir (jukir) dikumpulkan langsung oleh pihak rumah sakit melalui orang dalam (ordal), tanpa mekanisme pelaporan yang jelas.

Salah satu jukir mengaku bahwa setoran parkir disalurkan langsung kepada orang dalam rumah sakit. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan karena dikelola langsung oleh bendahara rumah sakit.

Anggota Dewan Pengawas, Andre Fahreza, juga mengaku tidak mengetahui mekanisme keuangan tersebut, bahkan menyebut rumah sakit sangat tertutup dalam urusan finansial. Tidak hanya soal parkir, pengelolaan limbah medis rumah sakit juga menjadi pertanyaan. Disebutkan bahwa pengelolaan limbah dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui kontrak, dan bahkan sempat menimbulkan utang miliaran rupiah di masa kepemimpinan dr. Feria Kowira.

Sementara itu salah satu pengguna layanan parkir dirumah sakit menyebutkan "setiap pagi ramai disini, banyak masyarakat yang menggunakan jasa parkir karena berobat, hanya saja saya tidak menghitung berapa jumlahnya. Mestinya prasana parkir dibenahilah tidak seperti ini saja , bisa nyaman bagi pengguna,"ujarnya tanpa menyebutkan nama.

Seperti diberitakan media Borneo Tribun hasil Konfirmasi dari Plt Direktur RSUD, dr. Feria Kowira, tidak dijawab meski telah dihubungi. Sementara Isu yang beredar menyebut bahwa sistem pengelolaan yang semrawut ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam pengelolaan limbah medis yang dikaitkan dengan orang dekat pimpinan rumah sakit.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Ketapang, Akia, menyatakan bahwa pengelolaan parkir di RSUD berada di luar kewenangannya dan tidak ada kejelasan apakah pendapatan parkir masuk ke kas daerah.

Situasi ini menimbulkan keresahan masyarakat yang berharap agar seluruh persoalan di RSUD diaudit secara terbuka. Ridwan, warga Ketapang, menegaskan pentingnya pembenahan dan transparansi sebagaimana arahan Bupati AW.

Media telah berupaya menghubungi Badan Pendapatan Daerah ketapang melalui WA salah satu Kepala Bidang yang terkait, namun sampai dengan berita ini dirilis , belum ada keterangan lebih lanjut. BorneoKita.Coid (BK.red)