BorneoKita.Co.Id. Ketapang.- Pasca debat Pilkada Ketapang 2024 yang berlangsung pada malam hari, 12 November 2024 di Borneo Hotel, perdebatan antar pasangan calon (Paslon) masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan di media sosial. Salah satu momen penting yang mencuri perhatian terjadi ketika Paslon 3  Junaidi-Prapto, mengemukakan alternatif pembiayaan untuk pembangunan jalan strategis yang menghubungkan daerah Pelang – Tumbang Titi.

Dalam debat tersebut, Paslon 3 menawarkan pendekatan pembiayaan dengan skema tahun jamak (multi-year), serta alternatif lainnya, yaitu Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Junaidi menjelaskan bahwa skema tersebut akan membantu mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam pembiayaan proyek jalan tersebut. Salah satu opsi yang diajukan adalah menjalin kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) , yang sudah berpengalaman dalam mendukung pembiayaan infrastruktur melalui KPBU.

Namun, tanggapan dari Paslon nomor urut 1, Farhan, menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya memahami konsep alternatif pembiayaan melalui KPBU. Dalam debat tersebut, Farhan menanggapi dengan skeptis, “ kalau kita mengawal dengan CSR, saya pikir tidak ada satupun cerita CSR  itu bisa melinyangkan jalan  dengan mengaspal , kita sudah berdiri kabupaten ini,   investasi dikabupaten  sudah cukup lama, kemampuan perusahaan dengan CSR itu lebih dengan jalan tanah, tidak mungkin kita melinyangkan jalan itu “ , tanggap farhan. 

Meski begitu, Farhan mengakui pentingnya pembangunan jalan strategis tersebut untuk kemajuan daerah. Namun, ia lebih banyak berbicara mengenai pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah , serta metode teknis pelaksanaan pemeliharaan agar jalan tersebut dapat berfungsi dengan baik.

Tanggapan Paslon 1 ini direspon dengan  penjelasan oleh paslon 3  junaidi "bahwa saya ingin menyampaikan tanggapan sedikit terkait kerja sama CSR yang berkait membangun jalan itu, tidak  ada yang terjawab terkait itu,  KPBU itu adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha , badan usaha ini ada perpresnya ,  Perpres no 38 tahun 2015,  supaya pak  Farhan paham ,  bahwa KPBU itu bisa kita laksanakan untuk membangun ruas jalan pelang – batu Tajam, ruas jalan Pelang – Kepulu yang sangat berat tadi ", jelas Junaidi.

Pernyataan ini mendapat respons positif dari publik, yang semakin memahami konsep alternatif pembiayaan infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan besar di Ketapang. Publik pun melihat Paslon Junaidi-Prapto menawarkan solusi konkret dengan pendekatan yang lebih terukur dan beragam, sementara Paslon 1 tampak kurang memberikan gambaran yang memadai mengenai strategi pembiayaan yang akan diambil, mengingat keterbatasan APBD yang ada.

Hal ini menjadi sorotan utama dalam debat tersebut, mengingat pentingnya pembangunan jalan strategis untuk mendukung kemajuan perekonomian dan mobilitas masyarakat Ketapang. “ Tanpa pembiayaan yang inovatif dan solusi yang tepat, proyek infrastruktur vital seperti ini bisa tertunda, yang tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Ketapang “ ujar andi salah satu warga berkomentar. (Red )