BorneoKita.co.id, SAMARINDA — Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bersama Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA Kalimantan Timur-Kalimantan Utara memperkuat sinergi dalam mendorong pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan Timur.

Komitmen tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Penguatan Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur” yang berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Forum ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, tokoh adat, mahasiswa, hingga pemerhati masyarakat adat. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk membangun kerja sama lintas sektor dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di daerah.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman, Nataniel Dengen, menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik dalam mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, kampus tidak boleh hanya menjadi ruang akademik, tetapi juga harus hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan publik yang adil bagi masyarakat.

“Perguruan tinggi harus mengambil peran aktif dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, termasuk mendukung penguatan hak-hak masyarakat adat,” katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang diwakili Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, Herdiansyah Hamzah, menilai isu pengakuan dan pelindungan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam pembangunan hukum nasional.

Ia menegaskan, persoalan masyarakat adat tidak cukup hanya dibahas dalam ruang akademik. Lebih jauh, isu tersebut perlu diperjuangkan melalui kolaborasi lintas sektor agar menghasilkan langkah nyata di lapangan.

“Isu pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional, sehingga perlu dikaji secara akademik sekaligus diperjuangkan melalui kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.

Herdiansyah menambahkan, forum ini tidak hanya menyoroti aspek pengakuan dan pelindungan, tetapi juga pentingnya pemberdayaan masyarakat adat sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, pemberdayaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal secara berkelanjutan.

“Pemberdayaan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat adat. Di antaranya konflik tenurial, ekspansi industri ekstraktif, serta kebijakan tata ruang yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat.

Selain itu, forum tersebut menekankan pentingnya implementasi **Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa dan kalangan akademisi diharapkan semakin aktif terlibat dalam advokasi, penelitian, serta gerakan sosial yang berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat adat.(BK.Red)