BorneoKita.cic,:Ketapang — Kelangkaan solar subsidi kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Ketapang. Antrean panjang kendaraan di sejumlah titik pengisian bahan bakar subsi di Jl. DI panjaitan dan sejumlah SPBU di Kecamatan Kecamatan , disebut semakin menunjukkan bahwa distribusi solar subsidi tidak berjalan normal dan diduga tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang berhak.

Lebih daripada itu terdapat SPBU BUMD Milik Pemerintah Daerah yang seharusnya melayani Masyarakat Umum Ketapang , namun terlihat solar subdi cepat habis , Dugaan penyelewengan sering dilaporkan terkait SPBU ini sering terjadi di Media Sosial.

Di lapangan, antrean kendaraan tampak mengular. Sejumlah kendaraan solar harus menunggu lama untuk mendapatkan solar subsidi. Kondisi ini menimbulkan keluhan dari sopir angkutan, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang menggantungkan aktivitas hariannya pada ketersediaan BBM bersubsidi.

Yang menjadi sorotan, muncul dugaan adanya kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi untuk menampung solar dalam jumlah besar. Modus seperti ini diduga digunakan untuk membeli solar subsidi secara berulang, kemudian dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi.

Informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan, solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan berhak diduga justru mengalir ke sektor pertambangan dan industri.dan warung kaki lima , Harga jualnya disebut bisa mencapai Rp20.000 hingga Rp22.000 per liter, jauh di atas harga resmi solar subsidi Rp.6.800 .

Dugaan ini semakin menguatkan pertanyaan publik soal pengawasan di tingkat SPBU. Tidak hanya pelaku lapangan, dugaan keterlibatan oknum pemilik atau pengelola SPBU juga perlu ditelusuri secara serius. Sebab, praktik pembelian berulang, antrean tidak wajar, hingga kendaraan bertangki modifikasi sulit terjadi tanpa lemahnya pengawasan di titik distribusi.

Di sisi lain, Polres Ketapang juga mulai mendapat sorotan. Aparat kepolisian dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam membongkar dugaan jaringan penyelewengan solar subsidi tersebut. Sikap yang dianggap diam dan lamban itu memunculkan tudingan publik bahwa Polres Ketapang seolah tutup mata terhadap praktik yang telah meresahkan masyarakat.

Padahal, jika benar solar subsidi dialihkan ke tambang dan industri, persoalan ini bukan hanya menyangkut pelanggaran distribusi BBM. Lebih jauh, praktik tersebut berpotensi merugikan negara, merampas hak masyarakat kecil, serta menciptakan keuntungan besar bagi kelompok tertentu.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum Polrest Ketapang tidak hanya menindak sopir atau pengecer kecil di lapangan, tetapi juga menelusuri aktor utama, pemodal, pemilik kendaraan, oknum SPBU, hingga pihak yang diduga menikmati keuntungan dari solar subsidi tersebut.

Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan oknum pemilik SPBU maupun tudingan terhadap lemahnya pengawasan aparat masih memerlukan konfirmasi resmi dari pihak terkait. Namun, kondisi antrean panjang, dugaan kendaraan bertangki modifikasi, serta mahalnya harga solar di luar jalur resmi menjadi sinyal kuat bahwa distribusi solar subsidi di Ketapang sedang tidak baik-baik saja. (BK.Red)