Borneokita.co.id, Ketapang – Paket tender “Peningkatan Halaman Kantor Bupati” di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang sempat menjadi sorotan sejumlah kontraktor. Proyek yang berlokasi di Kecamatan Delta Pawan dengan tahun anggaran 2026 tersebut dinilai memuat sejumlah persyaratan tambahan yang dianggap terlalu memberatkan dan berpotensi membatasi ruang persaingan peserta tender.

Berdasarkan dokumen sebelumnya uraian singkat pekerjaan yang bersumber dari LPSE Ketapang, pekerjaan tersebut berada di bawah satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dengan sumber dana APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2026. Total perkiraan biaya yang diperlukan mencapai Rp1,5 miliar, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender sejak kontrak ditandatangani.

Adapun ruang lingkup pekerjaan meliputi penerapan SMKK, pekerjaan persiapan, pekerjaan halaman, paving block, bangku taman, drainase, tiang bendera, air mancur, rehab tangga, hingga pekerjaan fasade cutting.

Namun, sejumlah kontraktor menilai adanya persyaratan personel dan peralatan tertentu dalam dokumen tersebut perlu mendapat perhatian serius. Beberapa syarat yang disorot antara lain kebutuhan "Pelaksana Lanskap Level 4", Ahli K3 Konstruksi, serta daftar peralatan seperti stamper, concrete mixer, mesin "CNC Router" disertai Surat Keterangan K3, hingga dump truck lengkap dengan Uji KIR dan Suket K3.

Menurut penilaian salah satu kontraktor berinisial "BC", persyaratan tambahan tersebut diduga berpotensi mengarah pada kepentingan pihak tertentu apabila tidak memiliki dasar teknis yang kuat dan proporsional dengan jenis pekerjaan yang ditenderkan.

BC menilai, sebagai paket pekerjaan pemerintah, proses tender seharusnya menjunjung prinsip terbuka, bersaing, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Setiap persyaratan teknis maupun administratif harus dapat dipertanggungjawabkan, bukan justru menjadi hambatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut berkompetisi secara sehat.

Media sebelumnya telah memperoleh konfirmasi dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa/Kabag PBJ terkait adanya persyaratan tambahan dalam paket tender tersebut. Berdasarkan keterangan yang diterima, syarat tambahan berupa peralatan " CNC Router "serta kendaraan dump truck lengkap dengan Uji KIR, termasuk kewajiban melampirkan Surat Keterangan K3/Suket K3 yang masih berlaku, merupakan persyaratan yang diminta oleh KPA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPK.

Kabag PBJ juga menjelaskan, persyaratan tambahan tersebut telah dilengkapi dengan Surat Penetapan Penambahan Syarat oleh Pengguna Anggaran/PA, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang. Persyaratan tersebut tertulis wajib dipenuhi dan dilampirkan peserta pada saat pembukaan penawaran.

Media juga berupaya meminta klarifikasi langsung terkait penandatanganan surat penetapan atau persetujuan penambahan syarat yang ditandatangani oleh Sekda Ketapang. Namun, dalam komunikasi yang dilakukan, Sekda Ketapang belum memberikan penjelasan teknis secara rinci dan mengarahkan media untuk meminta keterangan lebih lanjut kepada Kabag Umum Setda Ketapang selaku PPKpekerjaan tersebut.

Para kontraktor sebelumnya meminta KPA dan PPK mengevaluasi ulang persyaratan tersebut serta memberikan penjelasan terkait dasar pencantuman syarat-syarat tambahan dalam dokumen tender. Klarifikasi dinilai penting agar tidak muncul persepsi negatif bahwa dokumen tender sengaja disusun untuk menguntungkan kelompok atau penyedia tertentu.

Selain itu, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang juga diharapkan melakukan evaluasi terhadap dokumen pemilihan apabila ditemukan persyaratan yang dinilai tidak proporsional dengan nilai, jenis, dan kompleksitas pekerjaan.

Media kemudian berupaya menghubungi PPK Pekerjaan Peningkatan Halaman Kantor Bupati Ketapang, yang juga menjabat sebagai Kabag Umum Setda Ketapang, guna meminta penjelasan resmi terkait dasar teknis, urgensi, serta relevansi pencantuman syarat tambahan tersebut dalam dokumen tender.

“Tender dibatalkan,” jawab singkat Kabag Umum saat dikonfirmasi media.

Adanya pernyataan pembatalan tender tersebut mendapat apresiasi BC. Ia menilai langkah pembatalan dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen pemilihan, terutama terkait persyaratan tambahan yang sebelumnya dinilai terlalu memberatkan dan berpotensi membatasi persaingan.

Sejumlah kontraktor berharap, apabila tender tersebut kembali dibuka, dokumen pemilihan disusun secara lebih proporsional, adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Mereka juga meminta seluruh pihak yang terlibat dalam proses tender pemerintah agar menjaga integritas, tidak diskriminatif, serta memberikan ruang persaingan yang sehat bagi seluruh penyedia jasa.(BK.Red)